Direktorat Jenderal (Ditjen) Otda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) meluncurkan terobosan baru, yaitu sebuah layanan konsultasi berbasis metaverse yang diberi nama Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda). Hal tersebut menjadi kado peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26 yang berlangsung pada Senin (25/4/2022)

Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan, terobosan tersebut merupakan inovasi kekinian yang berfungsi sebagai layanan konsultasi pemerintah daerah (pemda) seputar otonomi daerah. Layanan ini dijalankan secara digital dengan teknologi 3D yang memungkinkan pemda dapat memasuki dunia digital.

“Kita launching sebuah inovasi untuk melayani Pemda seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi. Jadi nanti Pemda akan bertemu saya dan pejabat lainnya untuk konsultasi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Jadi kami akan bawa pemda dalam ruang animasi,” ujar Akmal dalam keterangannya, Selasa (26/4/2022).

Menurut Akmal, cara-cara pelayanan konvensional akan mati secara alami dan diganti dengan cara-cara pelayanan teknologi. Sebab, memasuki interval revolusi industri 4.0 berbagai perubahan terus terjadi.

“Suka tidak suka era revolusi industri 4.0 telah tiba, cara-cara lama atau konvensional dalam pelayanan akan mati ditinggal oleh zaman. Kami menyadari akan hal itu,” kata Akmal.

Selain efisien, kata Akmal, Kovi Otda memiliki berbagai kelebihan, yaitu fleksibel, meminimalkan biaya dan waktu, lebih nyata, serta dapat menjadi kantor masa depan yang menggantikan kantor fisik.

“Oleh karena itu, kami harus tetap eksis pada zaman revolusi industri 4.0 ditandai dengan lahirnya terobosan, yaitu Kovi Otda berbasis metaverse,” ungkap Akmal.

Kehadiran Kovi Otda ini juga dipercaya dapat menjadi solusi dalam menekan penyebaran Covid-19. Sebab, seperti diketahui kegiatan konsultasi dan koordinasi secara tatap muka berpotensi menimbulkan penularan.

Selain itu, keberadaan aplikasi digital ini juga sebagai upaya meminimalkan potensi terjadinya korupsi. Sebab, menurut Akmal, salah satu upaya pencegahan korupsi adalah dengan membatasi ruang antara pemberi layanan dengan penerima layanan untuk bertemu secara langsung.

“Arahan Bapak Mendagri untuk menekan potensi terjadinya korupsi seputar layanan otonomi daerah, maka kami membuat konsep yang intinya pemberi layanan dengan penerima layanan tidak bertemu,” kata Akmal.

KAORI Newsline | Sumber: IDX Channel

Dari Kaori Nusantara